PKB: Gibran Mundur atau Dimundurkan Tetap Harus Melalui Sidang DPR

Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, baik mundur secara sukarela maupun dimundurkan, tetap harus melalui proses sidang di DPR. Pernyataan ini disampaikan menanggapi isu yang berkembang terkait status ijazah SMA Gibran yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

Isu mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden mencuat setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan ijazah SMA Gibran tidak sah. Jazilul mengaku baru mendengar isu tersebut dan menyatakan bahwa DPR memiliki sejumlah kewenangan untuk menghadapi berbagai masalah atau kasus, termasuk wacana hak angket dan hak menyatakan pendapat.

Sementara itu, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR menerima massa aksi dari GEMA Keadilan di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Massa aksi tersebut menuntut Gibran mundur atau dimundurkan dari jabatannya. Wakil Ketua Umum GEMA Keadilan, Zaki Ahmad Rifai, menyampaikan bahwa aksi ini terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA.

Jazilul Fawaid menambahkan bahwa meskipun DPR memiliki kewenangan untuk memakzulkan, keputusan mundur sepenuhnya tergantung pada Gibran pribadi. Ia menghormati jika Gibran memang hendak mengundurkan diri. Namun, ia menegaskan bahwa proses penggantian wakil presiden tetap harus melalui DPR.

Ketua BAM, Ahmad Heryawan, yang menerima aspirasi massa, menyebutkan bahwa tuntutan untuk mundur atau dimundurkan adalah hal yang wajar. Menurutnya, pengunduran diri akan menjadi proses yang lebih cepat, sementara proses dimundurkan harus melalui tahapan di DPR, kemudian ke MK, lalu ke MPR, baru kemudian diputuskan. Ia menambahkan bahwa proses tersebut bisa berjalan tidak lama jika semua pihak, khususnya anggota DPR dan MPR, hadir dan menyetujui.

Putusan MK Nomor 1 Tahun 2026 dan Putusan MA Nomor 724 Tahun 2026 menjadi dasar dari tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Zaki Ahmad Rifai menekankan bahwa penegakan konstitusi menjadi perhatian utama, dan ia menuntut agar Gibran mengundurkan diri secara gentleman menyambut baik keputusan hukum.

Ke depannya, aspirasi yang diterima oleh BAM DPR akan terus didorong ke DPR. Proses selanjutnya akan bergantung pada langkah yang diambil oleh Gibran dan mekanisme yang dijalankan oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.