MA Batalkan Suket Penyetaraan SMA Gibran, Putusan Lengkap Dirilis

Mahkamah Agung (MA) telah merilis salinan lengkap putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Putusan dengan nomor 742/K/TUN/2026 tersebut diketok pada 30 Oktober 2026 dan menyatakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak sah dan batal demi hukum.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H., terhadap Dirjen Dikdasmen terkait penerbitan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, tanggal 6 Agustus 2019. Gugatan Subhan awalnya tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada 21 Mei 2026. Subhan kemudian mengajukan banding, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menguatkan putusan PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT pada 12 Agustus 2026. Setelah itu, Subhan mengajukan kasasi ke MA pada 24 Agustus 2026.

Dalam putusannya, majelis hakim kasasi yang dipimpin oleh Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius bersama dua hakim anggota, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, mengabulkan gugatan Subhan untuk seluruhnya. MA menyatakan bahwa judex facti atau PTUN Jakarta telah salah menerapkan hukum. MA berpendapat bahwa PTUN mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi, dan pelanggaran administrasi yang terjadi bukan sekadar kepentingan kontestan pilpres, melainkan kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

MA juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 5 Oktober 2026, sebagai fakta hukum baru atau notoire feiten. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa selama persidangan tidak dapat dibuktikan ijazah atau dokumen setara yang menunjukkan Gibran menyelesaikan pendidikan SMA atau sederajat. MA menilai putusan MK itu telah mengakibatkan perubahan keadaan hukum dan berimplikasi terhadap keberadaan objek sengketa. Atas dasar itu, MA mengesampingkan eksepsi termohon mengenai kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.

MA menegaskan bahwa surat keterangan yang diterbitkan hanya didasarkan pada certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, bukan pada ijazah atau sertifikat kelulusan. "Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan dengan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau yang sederajat," demikian bunyi pertimbangan MA. Putusan ini mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keterangan yang telah dinyatakan batal tersebut.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada proses hukum lebih lanjut di internal lembaganya terkait putusan tersebut. "Belum ada proses hukum lebih lanjut," kata Abdul Mu'ti saat ditanya wartawan. Ia juga enggan berkomentar lebih lanjut saat ditanya mengenai pembahasan di internal lembaganya soal putusan MA. Sebelumnya, Gibran pernah menanggapi polemik ijazahnya dengan mengatakan bahwa jika tidak lulus SMA, ia tidak akan bisa kuliah hingga S1 di Singapura.

Salinan putusan MA ini dirilis pada Selasa, 10 November 2026, sebelas hari setelah putusan diketok. Dengan terbitnya salinan putusan ini, maka secara hukum surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Langkah selanjutnya, tergugat yakni Dirjen Dikdasmen Kemendikbud diwajibkan untuk mencabut surat keterangan tersebut sesuai dengan amar putusan MA.