Rumah Mantan Kapolri Listyo Sigit Digeledah Bareskrim Terkait Penyadapan Prabowo

Bareskrim Polri menggeledah rumah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR pada Kamis (12/11/2026).

Kapolri menjelaskan bahwa laporan polisi terkait dugaan penyadapan itu terbit pada 31 Oktober 2026. Setelah itu, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap enam orang saksi dan empat orang ahli, serta gelar perkara untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan pada 1 November 2026. Pada 2 November 2026, penyidik melakukan penahanan terhadap Irjen Ahrie Sonta dan melakukan pemeriksaan terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada 3 November 2026.

Pada 4 November 2026, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Keesokan harinya, 5 November 2026, penyidik melakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung, kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta gelar penetapan tersangka Irjen Slamet Uliandi. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa 15 unit telepon genggam, 7 flashdisk, 2 iPad, 4 unit CPU/PC/laptop, 1 modem, serta dokumen dan log data penyadapan.

Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Selain Slamet yang ditahan di rumah dengan alasan kesehatan, ketiga tersangka lainnya saat ini ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo diketahui terjadi sejak tahun 2025. Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Proses hukum masih berlanjut dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tersangka lainnya, termasuk pemeriksaan terhadap tersangka Slamet Uliandi yang dilakukan pada 11 November 2026.