Mantan Kadiv TIK Polri Slamet Uliandi Jadi Tahanan Rumah dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Penyidik Polri resmi melakukan penahanan rumah terhadap Irjen Slamet Uliandi, tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keputusan ini diambil dengan alasan kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.

Slamet Uliandi ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November 2026. Enam hari kemudian, pada 11 November 2026, penyidik melakukan pemeriksaan sekaligus menetapkan penahanan rumah terhadapnya. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR di kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Suyudi tidak merinci kondisi kesehatan yang menjadi dasar pemberian penahanan rumah kepada Slamet Uliandi.

Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat orang tersangka. Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ketiganya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Masa penahanan Listyo Sigit Prabowo sampai dengan 23 November 2026, Eko Hadi sampai 22 November 2026, dan Ahrie Sonta sampai 21 November 2026.

Kapolri memaparkan modus operandi yang dilakukan para tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi terdiri atas lima tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data. Perintah penyadapan diduga berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta. Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi.

Pada tahap provisioning, tim technical supporting unit diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justicia. Pelaksanaan penyadapan dilakukan melalui sistem PLX di mana petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan. Hasil transkrip tersebut dituangkan ke dalam transkripsi. Laporan hasil penyadapan dilaporkan secara berjenjang kepada Kabagmon hingga Listyo Sigit. Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang dilaksanakan oleh tim TSU.

Slamet Uliandi menjabat sebagai Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri pada periode 2021 hingga Oktober 2026. Ia juga diduga berperan sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri. Menurut Kapolri, Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan sekaligus menjadi penghubung penyampaian hasil sadapan kepada Listyo Sigit. "Memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ungkap Suyudi.

Saat ini, proses hukum terhadap keempat tersangka masih berjalan. Slamet Uliandi menjalani penahanan rumah, sementara tiga tersangka lainnya ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut dari penyidik Polri.