Polri Selidiki Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Bareskrim Polri tengah mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dugaan makar tersebut diusut oleh tim khusus yang diketuai Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana turut serta dan/atau secara bersama-sama dan/atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar. Hal ini disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11). Menurut Suyudi, penyelidikan dugaan makar dilakukan secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal. Polisi masih menelusuri kemungkinan adanya perintah atau tujuan tertentu di balik dugaan penyadapan tersebut.

Suyudi menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan oleh para tersangka tidak serta merta dapat langsung disebut sebagai makar. Ia menjelaskan bahwa temuan dalam dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal, dan/atau menghilangkan dokumen elektronik belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadinya tindak pidana makar. Penyelidikan dugaan makar difokuskan pada penelusuran perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui kegiatan tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan tersebut.

Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Keempat tersangka tersebut adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi. Kapolri membeberkan peran masing-masing tersangka, mulai dari pemberi perintah hingga pihak yang menerima dan menghapus hasil penyadapan. Listyo Sigit diduga sebagai pemberi perintah dan penentu target penyadapan, serta penerima hasil akhir. Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan. Eko Hadi Santoso diduga menerima perintah dan memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik. Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah ke operator dan memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.

Saat ini, ketiga tersangka, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, dan Eko Hadi Santoso, telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Irjen Slamet Uliandi menjadi tahanan rumah. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Selain itu, penyidik juga mencantumkan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana dan/atau menggerakkan orang lain.

Menurut temuan awal polisi, selain Presiden Prabowo, terdapat korban penyadapan lain dari Listyo dan anak buahnya, seperti para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengategorikan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Kepala BIN M Herindra dan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra juga menyatakan dugaan perbuatan Listyo dkk bisa dikategorikan makar.

Komisi III DPR RI akan terus mengawal penanganan perkara ini hingga tuntas. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Polri masih akan terus mendalami dugaan makar tersebut secara terpisah dari perkara penyadapan ilegal. Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, meminta semua pihak bersabar dan terus mengikuti proses hukum yang tengah dilakukan.