Yusril: Suket Gibran Dicabut, Tak Ada Lagi Upaya Hukum

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki upaya hukum untuk mempertahankan keabsahan ijazahnya. Hal ini menyusul pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan dimaksud. Dalam diktum keputusan tersebut, surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yusril menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan ini merupakan pelaksanaan putusan MA yang bersifat final. Ia menegaskan bahwa tidak ada lagi dasar hukum bagi keberlakuan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran yang terbit pada 2019. "Suket sudah dicabut dan final. Tidak ada lagi upaya hukum yang dapat beliau lakukan. Penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal. Jadi sejak semua beliau tidak memenuhi syarat jadi Wapres," kata Yusril saat dikonfirmasi pada Kamis (12/11).

Yusril juga menyoroti gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait persoalan surat keterangan pendidikan Gibran. Menurut Yusril, dengan telah dicabutnya surat keterangan yang menjadi objek sengketa, maka tidak ada lagi objek yang dapat diperiksa oleh majelis hakim. Ia menduga PTUN Jakarta akan segera menghentikan persidangan perkara tersebut. "Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim," jelas Yusril.

Yusril menambahkan bahwa dalam perkara tata usaha negara, hak mengajukan peninjauan kembali (PK) tidak dimiliki oleh pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa hak PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. "Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA," ujar Yusril.

Yusril berpandangan bahwa persoalan ini memiliki implikasi terhadap persyaratan konstitusional jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, apabila persyaratan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan tidak terpenuhi akibat pencabutan surat keterangan tersebut, konsekuensi terhadap jabatan Wakil Presiden harus menjadi perhatian serius. "Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden. Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan," ujar Yusril.

Yusril menegaskan bahwa posisinya dalam persoalan ini adalah sebagai Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Ia membantah anggapan bahwa dirinya menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Yusril berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan dan menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku.