Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Kelly Sikkema on Unsplash
Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan ilegal. Sebanyak 59 orang saksi telah diperiksa dalam proses penyidikan tersebut.
Pemeriksaan puluhan saksi itu dilakukan sejak laporan polisi (LP) diterbitkan pada 11 November 2026. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan pemeriksaan berlangsung secara maraton selama satu minggu terakhir.
"Sejak LP terbit di tanggal 11 November kemarin, secara maraton selama satu minggu ini penyidik Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 59 orang saksi," kata Susatyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Seluruh saksi yang diperiksa termasuk para tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang ditangani Dittipidsiber Bareskrim Polri. Penyidik juga memeriksa pihak-pihak lain yang dinilai berpotensi menjadi tersangka dalam kasus makar ini.
"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," ujar Susatyo. Terdapat empat orang yang berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi untuk mengumpulkan dokumen dan barang bukti lainnya. Susatyo menekankan bahwa pembuktian kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya tindak pidana makar, tidaklah sederhana. Oleh karena itu, penyidik memfokuskan pengumpulan barang bukti pada tiga tahapan perbuatan, yaitu perbuatan persiapan, pemufakatan, dan permulaan perbuatan.
Hari ini, penyidik menggelar perkara secara internal dengan mengundang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk memastikan profesionalitas dan objektivitas penanganan perkara. Setelah gelar perkara internal, penyidik menjadwalkan ekspose bersama tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026). Bareskrim berencana menyampaikan perkembangan penyidikan secara lengkap kepada masyarakat setelah proses tersebut.
"Nanti kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference," pungkas Susatyo.
Berita Lainnya
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, KPK Beri Tanggapan
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya
- DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
- KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang
- Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan