RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, KPK Beri Tanggapan
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Zoshua Colah on Unsplash
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis, 19 November 2026. Pengesahan ini dilakukan dalam rapat paripurna DPR, menandai babak baru dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung memberikan tanggapan atas langkah legislatif tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa lembaganya mendukung pengesahan RUU tersebut. Menurut Budi, undang-undang ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan oleh KPK. Ia menegaskan bahwa KPK sebagai lembaga penegak hukum akan patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku. Lebih dari itu, penegakan hukum juga harus mampu memulihkan keuangan negara secara optimal. Ia menambahkan bahwa pemberantasan korupsi pada aspek penindakan juga mendorong upaya-upaya korektif untuk menutup celah yang dapat menciptakan pelaku baru dengan modus serupa.
Menurut Budi, penguatan pemberantasan korupsi tidak hanya soal penguatan asset recovery atau perampasan aset, tetapi juga membutuhkan terobosan-terobosan lain. Ia menyebutkan beberapa delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia, seperti illicit enrichment, trading influence, suap di sektor swasta, dan suap kepada pejabat asing. Keempat delik ini, kata Budi, menjadi diskursus yang menarik untuk penguatan pemberantasan korupsi ke depan.
KPK akan terus mempelajari dan menganalisis pasal-pasal dalam undang-undang baru ini yang dinilai beririsan dengan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi. Budi menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK sangat concern terhadap optimalisasi asset recovery. Proses penyidikan di KPK, menurutnya, seringkali sudah melakukan banyak penyitaan yang kemudian dijadikan alat bukti dalam persidangan.
KPK juga menyatakan keterbukaan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lainnya. Tujuannya agar penegakan hukum terkait korupsi dapat berjalan semakin efektif. Dengan disahkannya undang-undang ini, diharapkan instrumen hukum untuk merampas aset hasil kejahatan korupsi semakin kuat dan dapat mendukung pemulihan kerugian negara.
Ke depan, KPK akan fokus pada implementasi undang-undang baru ini dan terus mendorong penguatan sistem pemberantasan korupsi secara keseluruhan. Lembaga antirasuah itu juga akan mengawal agar undang-undang ini dapat diterapkan secara optimal dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi.
Berita Lainnya
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya
- DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
- KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang
- Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan
- Bareskrim Periksa 59 Saksi dalam Kasus Dugaan Makar