Pidana

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang

Photo by William Firmansyah on Unsplash

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran uang ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus suap yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro. Dugaan ini muncul dari pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi yang melibatkan Anom.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa dugaan aliran uang tersebut berkaitan dengan pengondisian hasil audit BPK. Indikasi itu terungkap dari komunikasi yang dilakukan Anom Widiyantoro dengan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah. "Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Budi menyampaikan bahwa dugaan aliran uang dari Bupati Anom diduga tertuju ke pihak BPK RI yang sama dengan kasus suap audit BPK di Kabupaten Muara Enim. Namun, ia menekankan hal ini masih ditelusuri oleh penyidik. "Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?" ungkap Budi.

Dalam pengembangan perkara ini, penyidik KPK telah memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sebagai saksi pada 11 November 2026. Pemeriksaan itu mendalami dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang. Menurut Budi, pola kasus ini diduga mirip dengan kasus korupsi Bupati Klaten, di mana ada dropping temuan BPK untuk beberapa audit di Kabupaten Klaten yang juga diduga terjadi di Pemalang.

KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam perkara ini, yaitu Anom Widiyantoro (Bupati Pemalang), Mohamad Haris (pihak swasta atau orang kepercayaan bupati), Lilik Budi Suprianto (pihak swasta), dan Iptu Setya Budi Dias Oktavianto (staf administrasi KPK). Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menduga Anom melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya, Mohammad Haris. Total uang yang terkumpul sebesar Rp 1,98 miliar, yang salah satunya diberikan kepada Lilik, yang merupakan ayah dari Setya Budi. Lilik mengaku bisa mengurus perkara di KPK karena anaknya bekerja sebagai staf di KPK.

KPK masih terus mendalami dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang. Penyidik juga akan menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak di BPK tingkat pusat, sebagaimana dilakukan dalam perkara Muara Enim. "Ini masih pemeriksaan pertama untuk saudara AL dalam perkara Pemalang, juga masih akan terus didalami terkait adanya dugaan pengaturan temuan audit BPK di Kabupaten Pemalang ini seperti apa," tutup Budi.

Berita Lainnya