Tata Negara

Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan

Photo by Dino Januarsa on Unsplash

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Pertemuan tersebut membahas rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam pertemuan itu, Sjafrie juga menemui Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto Wahyuwidayat.

Sjafrie menyatakan bahwa UU Pertahanan yang berlaku saat ini sudah lama tidak mengalami penyempurnaan. Menurutnya, UU tersebut telah berusia 24 atau 28 tahun, sementara Undang-Undang TNI telah mengalami revisi pada Maret lalu. Ia menilai beberapa ketentuan dalam UU Pertahanan perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan negara.

Salah satu materi yang dibahas adalah pencantuman strategi pertahanan defensif aktif dalam undang-undang. Sjafrie menjelaskan bahwa strategi tersebut saat ini belum tertulis dalam UU Pertahanan. Strategi defensif aktif menitikberatkan pada perlindungan wilayah dan kepentingan nasional, bukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.

Sjafrie menyampaikan bahwa niat untuk merevisi UU Pertahanan disambut baik oleh Dasco. Ia juga telah berkoordinasi dengan Utut untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) guna melanjutkan pembahasan. Utut menambahkan bahwa revisi ini merupakan ide besar agar negara lebih sigap, namun tetap dengan konsep yang tidak ofensif.

Pemerintah menargetkan revisi UU Pertahanan dapat dilakukan pada tahun 2027. Sjafrie menargetkan formulasi rancangan perubahan dapat rampung pada akhir tahun 2026. "Insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini," kata Sjafrie.

Selain strategi pertahanan, dibahas pula pengembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Sjafrie menyebut rencana menempatkan satu batalyon di setiap kabupaten, yang akan berjumlah 514 batalyon. Ia menegaskan bahwa hal ini bukan untuk memiliterisasi daerah, melainkan amanat konstitusi sesuai Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta.

Ke depannya, Kementerian Pertahanan dan Komisi I DPR akan menyiapkan tim ahli dari masing-masing lembaga untuk mendalami materi revisi. Pembahasan akan dilanjutkan melalui kelompok kerja yang telah direncanakan. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan yang lebih terarah untuk penyempurnaan UU Pertahanan.

Berita Lainnya