Pidana

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya

Photo by Affan Fadhlan on Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 19 November 2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan mengenai pembahasan dan pokok-pokok rancangan undang-undang tersebut. Setelah mendengar laporan, Puan meminta persetujuan dari para anggota fraksi dan mengetuk palu sidang setelah seluruh peserta menyatakan setuju.

Habiburokhman mengungkapkan bahwa rancangan undang-undang ini sudah diusulkan sejak 18 tahun yang lalu namun baru disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026. Ia menceritakan tonggak sejarah menuju pengesahan, yang dimulai pada Agustus 2025 setelah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menginisiasi RUU Perampasan Aset dan memintanya untuk segera memulai penyusunan. "Saya baru periode ini menjadi Ketua Komisi III. Langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan UU ini. Itu Agustus 2025," ujar Habiburokhman.

Proses berlanjut pada September 2025 ketika Komisi III menugaskan Badan Keahlian DPR untuk membuat draf, dilanjutkan dengan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset disepakati sebagai usul inisiatif DPR. Selanjutnya, pada 5 November 2026, panitia kerja dibentuk bersama perwakilan empat kementerian. Pada 18 November 2026, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengambil keputusan pertama, sehingga Habiburokhman menegaskan bahwa Pak Dasco yang memulai dan Pak Dasco yang menuntaskan pengesahan undang-undang ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sejumlah kewenangan UU Perampasan Aset, termasuk kemampuannya untuk menyita aset para pelaku tindak pidana, baik dengan putusan maupun tanpa putusan pengadilan. Dasco menyebutkan bahwa undang-undang ini dapat merampas aset tidak hanya dari tindak pidana korupsi, tetapi juga dari kejahatan lain seperti penipuan terkait kripto, investasi bodong, travel umrah, dan bandar judi online. "Jadi misalnya ada penipuan soal kripto, investasi bodong, travel umrah, bahkan bandar judi online itu hartanya bisa disita di Undang-Undang Perampasan Aset," kata Dasco.

Dasco menambahkan bahwa UU tersebut juga mengatur mandat pembentukan badan pengelola perampasan aset. Dengan adanya badan ini, perampasan aset tetap bisa dilakukan meskipun pelaku kabur atau tidak diketahui keberadaannya. "Jadi misalnya terdakwanya kabur, tapi kemudian asetnya bisa disita langsung disita," katanya. Menurut Dasco, aturan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana, terutama pelaku korupsi dan bandar judi online yang selama ini memakan korban rakyat kecil. "Ini salah satu cara memberikan efek jera kepada bandar-bandar yang kemudian pada saat ini beroperasi dan memakan korban rakyat-rakyat kecil yang main judi online," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menyatakan bahwa setelah undang-undang ini resmi disahkan, tidak ada kata lain selain harus dilaksanakan. Ia menambahkan bahwa bagi pihak yang keberatan dengan materi undang-undang tersebut, dapat mengajukan hak uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," ujar Tanak. Undang-undang ini diharapkan dapat memastikan hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada masyarakat, terutama para korban, sebagaimana disampaikan oleh Dasco bahwa undang-undang perampasan aset ini bermanfaat agar hasil kejahatannya kembali ke rakyat.

Berita Lainnya