Pidana

DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset

Photo by Zoshua Colah on Unsplash

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan untuk tidak memasukkan aturan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar atau illicit enrichment dalam Undang-Undang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang baru disahkan pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan ini diambil setelah melalui serangkaian pembahasan dan penyerapan aspirasi dari berbagai pihak.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengungkapkan dua alasan utama di balik keputusan tersebut. Pertama, konsep illicit enrichment dinilai bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan oleh setidaknya 15 elemen masyarakat yang dihadirkan dalam proses pembahasan. Kedua, dari aspek teknis, Undang-Undang Perampasan Aset ini bersifat formil, bukan materiil, sehingga tidak wajib memuat norma-norma penghukuman baru.

Habiburokhman menjelaskan bahwa Komisi III DPR telah mempelajari praktik penerapan illicit enrichment di berbagai negara. Menurutnya, Amerika Serikat tidak menerapkan konsep ini karena dianggap bertentangan dengan HAM. Inggris juga tidak menerapkannya, sementara di Jerman konsep ini digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kajian ini menjadi salah satu pertimbangan DPR.

Keputusan DPR menuai kritik dari kalangan masyarakat sipil, khususnya Indonesia Corruption Watch (ICW). Staf Divisi Investigasi ICW, Azhim, mempertanyakan sikap DPR yang tidak berani mengatur illicit enrichment. Ia menduga banyak anggota DPR dan pemerintah yang memiliki harta kekayaan naik secara tidak wajar dan tidak mampu membuktikan asal-usulnya. Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, menambahkan bahwa penolakan dengan alasan norma materiil tidak tepat karena beberapa norma materiil justru sudah dimasukkan dalam undang-undang ini.

Undang-Undang Perampasan Aset resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 19 November 2026, dengan persetujuan seluruh fraksi tanpa catatan. Saat ini, undang-undang tersebut telah menjadi produk hukum yang berlaku, meskipun tanpa ketentuan illicit enrichment yang sebelumnya didorong oleh koalisi masyarakat sipil. ICW sebelumnya menekankan pentingnya aturan ini karena pejabat yang hartanya melebihi pendapatan sah patut diduga menyimpan hasil tindak pidana, seperti suap atau gratifikasi.

Ke depannya, ICW dan koalisi masyarakat sipil diperkirakan akan terus mendorong agar konsep illicit enrichment diatur dalam regulasi tersendiri. Ibrahim dari ICW menyatakan bahwa penolakan DPR menunjukkan adanya tebang pilih dalam pengaturan hukum. Sementara itu, Habiburokhman menegaskan bahwa dengan dua alasan yang telah disampaikan, DPR tidak dapat memasukkan ketentuan tersebut ke dalam undang-undang perampasan aset.

Berita Lainnya