Tata Negara

DKPP Gelar Sidang Etik Anggota KPU Terkait Polemik Pasal Gibran pada 23 November

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

DKPP Gelar Sidang Etik Anggota KPU Terkait Polemik Pasal Gibran pada 23 November

Photo by Mufid Majnun on Unsplash

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidangkan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Sidang etik ini dijadwalkan digelar pada Senin, 23 November 2026.

Ketua DKPP Heddy Lugito menjelaskan bahwa pihaknya menerima total lima aduan terkait persoalan ini. Dari jumlah tersebut, empat aduan dinyatakan memenuhi syarat (MS) dalam verifikasi materiel dan telah dilimpahkan menjadi perkara. Satu aduan lainnya, yang disampaikan oleh Ibnu Jandi, dinyatakan gugur karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada perbaikan yang disampaikan oleh pengadu.

DKPP memutuskan untuk menggabungkan pemeriksaan keempat perkara tersebut ke dalam satu rangkaian persidangan. Heddy Lugito menyatakan hal ini dilakukan karena adanya kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling beririsan. Sidang akan dilaksanakan dalam empat agenda yang berbeda, yaitu pada tanggal 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyampaikan bahwa sidang etik ini akan digelar secara terbuka untuk umum, sesuai dengan pedoman sidang DKPP. Raka Sandi menjelaskan proses persidangan akan berjalan seperti biasa, dimulai dari pembacaan aduan oleh pengadu, mendengarkan jawaban para teradu, meminta keterangan pihak terkait, hingga melakukan pembuktian dan pendalaman.

Dua aduan yang pertama dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiel pada 4 November 2026, yaitu aduan dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta aduan dari Muhammad Afghan Ababil. Keduanya teregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026. Dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat pada 10 November 2026, yaitu aduan dari Paman Nurlette dan Novi Manaban (Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026) serta aduan dari Denny Indrayana, dkk (Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026).

Keempat aduan ini merupakan buntut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam aduannya, Denny Indrayana bersama sejumlah pihak menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Ia mengungkit perdebatan antara anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim terkait pasal tersebut. Menurut Denny, persoalan syarat pendidikan Gibran belum tuntas meskipun MK telah memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya, DKPP akan memeriksa keempat perkara tersebut dalam sidang yang telah dijadwalkan. Sidang akan dimulai dengan agenda mendengarkan pokok aduan dari pengadu dan jawaban dari para teradu, yang rencananya berlangsung pada 23 November 2026.

Berita Lainnya