DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Korban Penipuan Dapat Pengembalian Kerugian
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Ditto Bowo on Unsplash
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Kamis (19/11/2026). Undang-undang ini menjamin pengembalian aset kepada korban yang mengalami kerugian, termasuk korban penipuan dan penggelapan yang merugikan masyarakat luas.
Rapat paripurna pengesahan dengan agenda tunggal itu dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi empat pimpinan DPR lain, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Rapat digelar di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah melalui perjalanan dan pembahasan yang panjang sebelum akhirnya disahkan menjadi UU.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan bahwa banyak kasus korupsi atau kejahatan lain yang hanya menghukum pelaku dengan pidana penjara, sementara aset hasil kejahatan tidak dikembalikan. "Kita berhasil menangkap pelakunya pasang badan, dia rela masuk penjara tapi dia sembunyikan uang triliunan rupiah, ya, dan uangnya tidak kembali ke masyarakat, tidak kembali ke korban," kata Habib dalam rapat paripurna. Ia mencontohkan kasus penipuan investasi, perdagangan saham bodong, hingga penipuan travel umrah dan haji.
Anggota Komisi III DPR yang juga Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan bahwa undang-undang ini mengatur dua mekanisme perampasan aset, yaitu melalui tindak pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based). Melalui mekanisme perampasan aset terkait korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, jika hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi. Mekanisme non-conviction based dapat diterapkan apabila pelaku tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
Soedeson menegaskan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. "Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," ujarnya. Ia menjelaskan, mekanisme non-conviction based tetap melalui proses pengadilan dengan menggunakan hukum acara perdata, di mana jaksa pengacara negara dapat mengajukan permohonan penyitaan dan pemilik aset memiliki kesempatan untuk mengajukan perlawanan.
Undang-undang ini juga mengatur perampasan aset dari enam tindak pidana di luar korupsi yang disepakati DPR dan pemerintah, meliputi narkotika dan psikotropika; terorisme dan pendanaan terorisme; penyelundupan manusia; penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; perdagangan orang; serta penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Untuk kategori penipuan dan/atau penggelapan, penjelasan pasal mencakup perjudian daring, penipuan investasi, hingga penipuan kripto. Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong dan biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah tetapi tidak memenuhi kewajibannya. "Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," katanya.
Selanjutnya, undang-undang ini juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan. Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sementara struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden. Menurut Soedeson, badan independen itu bertugas untuk menyimpan, mengelola, menjual aset untuk memulihkan kerugian keuangan negara atau membagikannya kepada masyarakat yang mengalami kerugian. Ia menambahkan, terdapat prosedur gugatan dan perlawanan hingga adanya putusan akhir sebelum aset dapat dijual atau dicairkan, kecuali untuk aset yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonominya.
Berita Lainnya
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, KPK Beri Tanggapan
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya
- DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
- KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang
- Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan