Kasus Dugaan Pemerkosaan Bupati Kupang Naik ke Tahap Penyidikan
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Photo by Francois Olwage on Unsplash
Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan status penanganan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21) dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status ini diputuskan dalam gelar perkara khusus yang digelar tim investigasi gabungan Polda NTT pada Kamis (19/11).
Peristiwa dugaan pemerkosaan tersebut dilaporkan terjadi pada Rabu (11/11) malam di Rumah Dinas Bupati Kupang yang berlokasi di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Dalam laporan polisi bernomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT tertanggal 12 November 2026, korban RWM mengaku dijanjikan pekerjaan di salah satu Perusahaan Daerah Kabupaten Kupang sebelum akhirnya menemui terlapor di rumah dinas.
Sejauh ini, penyidik telah memeriksa 13 orang saksi dan lima saksi tambahan. Dua petugas Polisi Pamong Praja (Pol PP) diperiksa karena bertugas di pos penjagaan rumah dinas bupati pada hari kejadian. Selain itu, polisi juga memeriksa seorang perempuan berinisial LS yang disebut ikut mengantar korban ke rumah dinas. Saksi kunci lainnya, EK, juga diperiksa pada Kamis (19/11). LS dan EK sebelumnya mangkir dari panggilan penyidik pada Senin (16/11) dengan alasan sakit.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menyatakan bahwa penanganan kasus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan menjunjung asas praduga tidak bersalah. Sementara itu, Bupati Kupang Yosef Lede melalui kuasa hukumnya, Samuel Haning, sebelumnya menyatakan akan menghormati proses hukum dan berjanji akan memenuhi panggilan penyidik. Yosef dijadwalkan diperiksa pada Rabu (18/11), namun pemeriksaan ditunda karena ia mengikuti kegiatan di DPRD Kabupaten Kupang dan dijadwalkan ulang pada Sabtu (21/11).
Dalam pengusutan kasus ini, polisi telah mengantongi visum et repertum, hasil pemeriksaan psikologis dan ahli psikologis, serta keterangan ahli medis dan ahli pidana. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah dinas Bupati Kupang dan menemukan barang bukti berupa celana milik korban. Pasal yang disangkakan kepada terlapor adalah Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Pol Nova Irone Surentu belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait perkembangan pemeriksaan. Penyidik terus mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap perkara ini. Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap sejumlah saksi masih berlangsung.
Berita Lainnya
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, KPK Beri Tanggapan
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya
- DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
- KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang
- Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan