Pidana

Kepsek Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp510 Juta

19 November 2026 · Justisio Editorial Team

Kepsek Daycare Little Aresha Divonis 5 Tahun Penjara dan Denda Rp510 Juta

Photo by Trần Toàn on Unsplash

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta menjatuhkan vonis 5 tahun pidana penjara kepada Kepala Sekolah Daycare Little Aresha, Anita Palupi Indahsari, dalam kasus kekerasan dan penelantaran anak. Selain hukuman badan, hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp510 juta yang wajib dibayar dalam waktu satu bulan dan dapat diperpanjang paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Vonis tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada Kamis (19/11) yang dipimpin oleh Sunaryanto selaku ketua majelis hakim. Apabila denda tidak dibayar sesuai tenggat waktu, jaksa dapat menyita dan melelang kekayaan atau pendapatan terdakwa melalui kantor lelang negara atas izin ketua pengadilan negeri. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tetap tidak mencukupi atau tidak dapat dilakukan, denda tersebut diganti dengan pidana penjara pengganti selama 141 hari.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua menyangkut pasal perlindungan konsumen. Namun, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta menyelenggarakan satuan pendidikan tanpa izin sebagaimana dakwaan kesatu dan ketiga pertama. Terdakwa juga dinyatakan bersalah turut serta menempatkan serta membiarkan anak dalam perlakuan salah, penelantaran, dan kekerasan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan ketiga kedua.

Dalam menjatuhkan vonis, hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa yang mengikuti perintah Ketua Yayasan Daycare Little Aresha, Diyah Kusmastuti, dan membiarkan perbuatan para pengasuh terhadap anak-anak yang diasuh sehingga mengakibatkan anak-anak asuh yang menjadi korban mengalami trauma fisik dan psikis. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.

Majelis hakim dalam perkara ini tidak menjatuhkan hukuman restitusi atau ganti rugi kepada terdakwa sebagaimana tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa sebelumnya menuntut Anita membayar Rp425 juta sebagai restitusi. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai Anita tidak layak dijatuhi kewajiban membayar restitusi karena ia sebagai kepala sekolah yang digaji oleh yayasan, pengelolaan uang dikelola oleh yayasan melalui rekening pribadi Diyah, dan Anita disebut menerima upah Rp3 juta dengan beban ekonomi selaku tulang punggung keluarga.

Putusan terhadap Anita ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum pada sidang tuntutan pertengahan Oktober 2026 lalu. Jaksa menuntut Anita pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp800 juta. Jaksa juga meminta terdakwa membayar restitusi terhadap 83 anak korban senilai Rp425.055.436,60 dari total Rp2.125.127.183 berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Menanggapi putusan majelis hakim ini, baik Anita melalui tim kuasa hukumnya maupun pihak jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir. Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berita Lainnya