Pengajar Gugat Syarat Usia Capres-Cawapres ke MK, Usul Minimal 19 Tahun
19 November 2026 · Justisio Editorial Team
Seorang warga negara Indonesia bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan gugatan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, pemohon meminta agar syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden diubah menjadi paling rendah 19 tahun.
Gugatan tersebut teregister dengan nomor 432/PUU-XXIV/2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pendaftaran perkara dilakukan pada Senin, 16 November 2026. Pasal yang digugat mengatur persyaratan usia calon presiden dan wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Pemohon yang berprofesi sebagai pengajar dan aktivis menyatakan bahwa batasan usia 40 tahun membatasi hak warga negara yang memiliki kemampuan untuk menjadi capres atau wapres. Menurut pemohon, kemampuan seseorang dalam memimpin bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh usia biologis, melainkan juga oleh kapasitas intelektual, pengalaman, integritas moral, kemampuan mengambil keputusan, serta tanggung jawab terhadap rakyat dan negara.
Pemohon juga mengungkit putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Diketahui, putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026, yang menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden. Menurut pemohon, "Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon, padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama."
Dalam petitumnya, pemohon meminta MK menyatakan frasa 'berusia paling rendah 40 tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon mengusulkan alternatif persyaratan berupa usia paling rendah 19 tahun dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon, yang meliputi kejujuran dan integritas moral, amanah dan tanggung jawab terhadap rakyat, kecerdasan intelektual, kemampuan menyampaikan ide dan solusi, kemampuan mengambil keputusan, serta komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945.
Saat ini perkara masih dalam tahap registrasi di Mahkamah Konstitusi dan belum memasuki persidangan. Belum ada jadwal sidang yang diumumkan. MK akan memproses permohonan ini sesuai dengan mekanisme pengujian undang-undang yang berlaku.
Berita Lainnya
- RUU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR, KPK Beri Tanggapan
- DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Dasco Ungkap Cakupan Tindak Pidananya
- DPR Tak Masukkan Aturan Illicit Enrichment dalam UU Perampasan Aset
- KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK dalam Kasus Bupati Pemalang
- Menhan Sjafrie dan DPR Bahas Rencana Revisi UU Pertahanan