FAQ Peraturan Menteri Keuangan

Question 1

Apa itu Peraturan Menteri Keuangan dan siapa yang menerbitkannya?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) adalah jenis peraturan perundang-undangan yang secara spesifik ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Lembaga yang berwenang menerbitkannya adalah Kementerian Keuangan. PMK ini memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Question 2

Bagaimana cara mencari Peraturan Menteri Keuangan yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Menteri Keuangan yang Anda butuhkan melalui beberapa cara. Cara paling umum adalah dengan mengakses situs web resmi Kementerian Keuangan, khususnya pada bagian peraturan atau produk hukum. Selain itu, database peraturan perundang-undangan milik pemerintah seperti JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) di tingkat kementerian atau lembaga juga menyediakan akses ke seluruh PMK yang telah diterbitkan. Kalian juga bisa mendapatkan data peraturan melalui platform riset hukum seperti Justisio atau Hukumonline

Question 3

Apakah Peraturan Menteri Keuangan memiliki kekuatan hukum yang mengikat?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun tidak berada di hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan, PMK sah dan berlaku jika dibentuk berdasarkan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, atau jika dibentuk berdasarkan kewenangan khusus yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Question 4

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Menteri Keuangan dengan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan merupakan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki perundang-undangan. Sementara itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dibentuk oleh Menteri Keuangan dan berada di bawah UU serta Peraturan Pemerintah. PMK mengatur lebih teknis pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi.

Question 5

Bagaimana Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan dan kapan mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Menteri Keuangan diberlakukan setelah diundangkan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan biasanya disertai dengan tanggal mulai berlakunya yang spesifik. Sebagian besar PMK akan mulai berlaku pada tanggal yang telah ditentukan di dalam peraturan itu sendiri, atau jika tidak disebutkan, maka akan berlaku setelah 30 hari sejak tanggal pengundangan, sesuai dengan asas umum peraturan perundang-undangan.

Judul	Tanggal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.03/2018 Tahun 2018 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.06/2018 Tahun 2018 tentang Standar, Uji, Dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/pmk.02/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/pmk.02/2017 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/pmk.010/2018 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/pmk.010/2017 Tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/pmk.010/2018 Tahun 2018 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2019	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/pmk.07/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	31 Des 2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/pmk.06/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan	31 Des 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam Data

Kajian Terkait

Pembiayaan Pembangunan Koperasi Merah Putih

Alokasi DBH Cukai Tembakau 2026 Rp3,28 Triliun

Penyaluran Dana Koperasi Merah Putih via DAU/DBH

Standar Biaya Keluaran untuk Kementerian dan Lembaga

Mekanisme Pengajuan Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan

Mekanisme Pembayaran Kewajiban Pinjaman Daerah

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Menteri Keuangan?

Pertanyaan Umum