FAQ Peraturan Pemerintah

Question 1

Apa itu Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang yang berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang agar dapat diterapkan secara lebih rinci dan teknis di lapangan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah di Indonesia?

Accepted Answer

Di Indonesia, yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menerbitkan PP untuk menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Question 3

Bagaimana cara saya menemukan Peraturan Pemerintah yang saya cari?

Accepted Answer

Untuk menemukan Peraturan Pemerintah yang Anda cari, Anda dapat mengakses situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari lembaga pemerintah terkait. Selain itu, banyak portal berita hukum terpercaya dan database peraturan perundang-undangan yang menyediakan akses mudah untuk mencari dan mengunduh salinan resmi Peraturan Pemerintah.

Question 4

Kapan sebuah Peraturan Pemerintah mulai berlaku?

Accepted Answer

Sebuah Peraturan Pemerintah secara umum mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Agar dapat berlaku efektif, masyarakat perlu mengetahui adanya PP tersebut, yang umumnya dicapai melalui publikasi resmi.

Question 5

Apakah Peraturan Pemerintah bisa diakses secara online?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Pemerintah dapat diakses secara online. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan basis data atau portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses publik. Melalui portal-portal ini, masyarakat dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan.

Question 6

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan lembaga pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah UU dan memiliki kedudukan di bawah UU. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah UU.

Judul	Tanggal
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri Ke Dalam Modal Saham Perush. Perseroan (persero) Pt.pakarya Industri. (ln No.106).	-
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara Dan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Mandiri Dalam Rangka Prog	-
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 Kecamatan Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung	-
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Teras Terunyam Diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu	-
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 14 (empat Belas) Kecamatan Di Wil. Kab. Dati Ii Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Karawang, Ciamis, Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jabar . (ln No.93).	-
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) Kec. Di Wil. Kab. Dati Ii Pesisir Selatan, Solok Sawahlunto / Sijinjing Dan Pasaman Dalam Wilayah Prov. Dati Ii Sumatera Barat. (ln No.95)	-
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pakarya Industri	-
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Ri Kedlm Modal Bank Pembangunan Daerah Di. Aceh, Bpd Sumut, Bpd Bengkulu, Bpd Lampung, Bpd Dki Jakarta, Bpd Jateng, Bpd Jatim, Bpd Kalbar, Bpd Sulut, Bpd Maluku, Bpd Ntb, Dan Bpd Ntt Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum.	-
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1999 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Imdonesia Kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Istaka Karya	-
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik	-

Peraturan Pemerintah (PP) dalam Data

Kajian Terkait

Bagaimana Cara Mendapatkan Izin Usaha Produksi Pestisida

Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Oleh BUMN Ekspor dalam PP No. 24 Tahun 2026

Perubahan Ketentuan PPH Final 0,5 Persen untuk PT dan CV Setelah Terbitnya PP 20 Tahun 2026

Bagaimana Pengaturan Kripto di Indonesia di tahun 2026?

Penempatan Dana LPS dan Restrukturisasi Perbankan

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Pemerintah?

Pertanyaan Umum