Mengenal konsep fiksi hukum

Ringkasan Eksekutif

Fiksi hukum (dalam bahasa Belanda: rechtsficite atau fictie) adalah suatu anggapan atau konstruksi hukum yang diterima sebagai kebenaran oleh hukum, meskipun pada kenyataannya anggapan tersebut mungkin tidak benar atau tidak dapat dibuktikan. Fiksi hukum merupakan instrumen teknik legislasi dan doktrin hukum yang digunakan untuk menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan menjamin berfungsinya sistem hukum. Dalam hukum positif Indonesia, fiksi hukum terwujud dalam beberapa bentuk utama: asas setiap orang dianggap tahu undang-undang yang tersirat dalam UU 12/2011, fiksi hukum positif dalam UU 30/2014, serta berbagai konstruksi hukum lain seperti kepribadian badan hukum dan asas legalitas dalam UU 1/2023.

Penjelasan Lengkap

1. Pengertian dan Konsep Dasar Fiksi Hukum

Fiksi hukum berasal dari pemikiran para ahli hukum Eropa Kontinental, terutama Von Savigny dan Jeremy Bentham, yang memandang bahwa hukum kadang membutuhkan "kepura-puraan" yang disengaja untuk mencapai keadilan dan kepastian. Ciri khas fiksi hukum adalah:

• Dianggap benar oleh hukum — meskipun secara faktual mungkin keliru;

• Tidak dapat disangkal — pihak-pihak tidak diperkenankan membuktikan sebaliknya (irrebuttable presumption);

• Dibentuk demi kepentingan umum — misalnya agar hukum dapat berjalan efektif dan tertib.

Menurut doktrin, fiksi hukum dibedakan dari presumsi hukum (dugaan hukum). Presumsi masih dapat disangkal dengan bukti lawan (rebuttable), sedangkan fiksi hukum pada umumnya bersifat mutlak dan tidak dapat disangkal.

2. Fiksi Hukum tentang Pengetahuan Hukum (Setiap Orang Dianggap Tahu Undang-Undang)

Manifestasi fiksi hukum yang paling fundamental dalam sistem hukum Indonesia adalah asas "setiap orang dianggap tahu undang-undang" (presumptio iuris de iure — dugaan hukum yang bersifat mutlak). Asas ini tidak tertulis secara eksplisit dalam batang tubuh undang-undang, tetapi tersirat dari kewajiban pengundangan:

Pasal 81 UU 12/2011: "Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah."

Pasal 87 UU 12/2011: "Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan."

Konsekuensi fiksi hukum ini:

• Sejak suatu peraturan diundangkan (ditempatkan dalam lembaran resmi), setiap orang dianggap telah mengetahui isinya — tanpa perlu dibuktikan bahwa orang tersebut benar-benar membacanya;

• Ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar (ignorantia juris non excusat);

• Fiksi ini menjadi dasar berlakunya sanksi pidana, administratif, dan perdata bagi siapa pun yang melanggar peraturan yang telah diundangkan;

• Untuk menyeimbangkan fiksi ini, Pasal 88 UU 12/2011 mewajibkan penyebarluasan peraturan sebagai sarana agar masyarakat benar-benar dapat mengetahui isi peraturan.

3. Fiksi Hukum Positif dalam Hukum Administrasi Pemerintahan

Bentuk fiksi hukum yang paling eksplisit dan operasional diatur dalam Pasal 53 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Konsep ini dikenal sebagai fiksi hukum positif (positieve fictie), yaitu:

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban, Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah.

(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Catatan penting: Pasal 53 UU 30/2014 telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (yang kemudian menjadi UU 6/2023). Perubahan tersebut mempertahankan inti fiksi hukum positif (permohonan dianggap dikabulkan), bahkan menambahkan mekanisme baru pada ayat (3) bahwa permohonan yang diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratannya terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai keputusan badan/pejabat yang berwenang. Dengan demikian, esensi perlindungan bagi warga masyarakat justru semakin diperkuat.

4. Fiksi Hukum dalam Bidang Hukum Lainnya

a. Kepribadian Hukum Badan (Rechtspersoonlijkheid)

Salah satu fiksi hukum tertua dalam sistem hukum adalah konsep badan hukum (rechtspersoon). Hukum "berpura-pura" bahwa suatu organisasi atau kumpulan kekayaan adalah "orang" yang memiliki hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari pengurus dan pemiliknya. Berdasarkan fiksi ini, perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi, dan badan usaha milik negara dapat menggugat dan digugat, memiliki kekayaan sendiri, serta melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri.

b. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Fiksi hukum juga terkait erat dengan asas legalitas yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional):

"Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan tertulis yang telah ada sebelumnya — dan berlakunya aturan itu bagi setiap orang didasarkan pada fiksi hukum bahwa peraturan yang telah diundangkan diketahui oleh setiap orang.

c. Fiksi dalam Perdata dan Peradilan

Dalam hukum acara dan perdata dikenal pula fiksi-fiksi lain, antara lain:

• Somasi/teguran dianggap diterima setelah surat dikirim dengan sah;

• Putusan pengadilan dianggap telah dibacakan kepada para pihak yang tidak hadir;

• Panggilan sidang dianggap sah apabila telah ditempel dan diumumkan menurut tata cara yang ditentukan, meskipun pihak yang dipanggil tidak benar-benar membaca.

Tabel Ringkasan Bentuk-Bentuk Fiksi Hukum di Indonesia

Fiksi hukum merupkan alat kerja yang vital dalam praktik hukum Indonesia:

1. Menjamin kepastian hukum — tanpa fiksi bahwa setiap orang tahu undang-undang, penegakan hukum akan lumpuh karena setiap orang dapat berdalih tidak tahu;

2. Melindungi warga masyarakat — fiksi hukum positif dalam UU 30/2014 melindungi pemohon dari kelambanan birokrasi dengan menganggap permohonan dikabulkan;

3. Memungkinkan konstruksi hukum modern — tanpa fiksi kepribadian hukum, kegiatan ekonomi korporasi modern tidak mungkin berjalan.

Sisi Negatif Fiksi Hukum

Fiksi hukum, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, memang merupakan instrumen yang diperlukan demi kepastian hukum. Namun, ia juga memiliki sisi gelap yang tidak boleh diabaikan. Berikut adalah sisi-sisi negatif utamanya:

1. Ketidakadilan dari Asas "Setiap Orang Dianggap Tahu Undang-Undang"

Ini adalah kritik paling fundamental terhadap fiksi hukum. Fiksi bahwa setiap orang mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan menimbulkan problem serius dalam praktik:

a. Akses terhadap Informasi Hukum yang Timpang

Pasal 81 UU 12/2011 menyatakan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, peraturan diundangkan dalam Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Berita Negara, dan seterusnya. Namun realitasnya:

• Sebagian besar masyarakat Indonesia — terutama di daerah pedalaman, perbatasan, dan kepulauan terpencil — tidak memiliki akses fisik maupun digital terhadap lembaran resmi tersebut;

• Lembaran Negara Republik Indonesia bukanlah bacaan yang mudah dijangkau oleh warga biasa; aksesnya terbatas pada perpustakaan hukum, kementerian, atau portal daring yang belum tentu dikenal oleh masyarakat awam;

• Fiksi hukum ini menjadi tidak manusiawi ketika diterapkan pada warga yang buta huruf, tidak menguasai bahasa Indonesia (masyarakat adat), atau tidak memiliki sambungan internet.

Ironisnya, meskipun Pasal 88 UU 12/2011 mewajibkan penyebarluasan, ketentuan ini bersifat imperfectum — tidak disertai sanksi jika pemerintah lalai melakukan penyebarluasan. Akibatnya, kewajiban penyebarluasan sering kali hanya menjadi formalitas.

b. Ketidakmampuan Manusiawi untuk Mengetahui Semua Peraturan

Bayangkan: seorang petani di pelosok Sulawesi Tenggara "dianggap tahu" bahwa ia melanggar undang-undang ketika melakukan aktivitas tertentu — padahal peraturan itu:

• Terdiri dari puluhan, bahkan ratusan pasal;

• Diundangkan dalam bahasa hukum yang teknis dan rumit;

• Tersebar di ribuan peraturan yang saling terkait.

Indonesia menderita hyper-regulation (kelebihan regulasi). Data dari Kementerian Hukum menunjukkan terdapat puluhan ribu peraturan yang berlaku. Tidak mungkin satu orang awam mengetahui, apalagi memahami, seluruh isinya. Namun fiksi hukum tetap memaksakananggapan bahwa ia tahu — dan jika melanggar, ia tetap dihukum.

2. Fiksi Hukum Positif yang Rawan Disalahgunakan

Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 menyatakan bahwa jika Badan/Pejabat Pemerintahan tidak memutus permohonan dalam 5 hari kerja, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

Sisi positifnya: melindungi masyarakat dari kelambanan birokrasi. Namun sisi negatifnya:

a. Pemohon Beritikad Buruk

Fiksi ini dapat dimanfaatkan oleh pemohon yang tidak beritikad baik:

• Pemohon bisa mengajukan permohonan yang tidak memenuhi syarat

• Jika pejabat lengah dan tidak merespons dalam 5 hari kerja, permohonan yang seharusnya ditolak menjadi "dianggap dikabulkan secara hukum"

• Akibatnya, keputusan fiktif positif dapat menghasilkan izin atau penetapan yang cacat secara substansi

b. Potensi Sengketa Hukum Baru

Ketika permohonan dianggap dikabulkan secara hukum (ayat 4), hal ini justru dapat memicu:

• Sengketa antara pemohon dengan pihak ketiga yang dirugikan oleh keputusan fiktif tersebut;

• Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan keputusan fiktif yang keliru;

• Ketidakpastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

c. Beban pada Pejabat

Fiksi hukum positif menciptakan tekanan yang ekstrem pada birokrasi. Dalam 5 hari kerja, pejabat harus memeriksa kelengkapan, meneliti substansi, dan memutus permohonan — jika tidak, permohonan otomatis dikabulkan. Untuk permohonan yang kompleks, batas waktu ini bisa menjadi jebakan prosedural yang kontraproduktif.

3. Tensi antara Kepastian Hukum dan Keadilan Substantif

Fiksi hukum pada hakikatnya mengorbankan kebenaran riil demi kepastian formal. Ini menimbulkan tensi filosofis yang serius:

Kritik paling keras terhadap fiksi hukum datang dari Mazhab Hukum Alam (Natural Law School) dan para penganut legal realism:

• Gustav Radbruch — Dalam rumusannya yang terkenal (Radbruch Formula), ketika hukum positif (termasuk fiksi hukum) sangat tidak adil hingga mencapai derajat yang tak tertahankan (unerträgliches Maß), keadilan substantif harus menang atas kepastian hukum.

• Friedrich Karl von Savigny sendiripun mengakui bahwa fiksi hukum hanyalah alat sementara (provisorium) — idealnya hukum harus mendekati kebenaran riil.

• Jeremy Bentham — Meskipun Bentham menggunakan fiksi hukum, ia juga mengkritik fiksi hukum karena dianggap sebagai "penipuan yang dilembagakan" (mischievous fiction) jika tidak digunakan secara hati-hati.

4. Fiksi Kepribadian Badan Hukum dan Penyalahgunaan Korporasi

Fiksi bahwa badan hukum adalah "orang" (rechtspersoon) juga memiliki sisi gelap:

a. Perlindungan bagi Pelaku Kejahatan Korporasi

• Pengurus perusahaan yang melakukan tindak pidana dapat bersembunyi di balik tabir korporasi (piercing the corporate veil sulit dibuktikan);

• Kerugian ditanggung oleh badan hukum, bukan oleh pengurus secara pribadi — padahal keputusan bisnis yang merugikan dibuat oleh manusia, bukan oleh entitas abstrak.

b. Manipulasi Struktur Korporasi

Fiksi hukum tentang badan hukum terpisah dari pemiliknya dimanfaatkan untuk:

• Penyelundupan hukum — mendirikan puluhan perusahaan cangkang (shell companies) untuk menghindari pajak atau tanggung jawab hukum;

• Pemindahan aset — ketika satu badan hukum digugat, aset dipindahkan ke badan hukum lain yang masih dalam satu grup;

• Praktik korupsi — menggunakan badan hukum sebagai kendaraan untuk menyembunyikan aliran dana haram.

5. Problem Hiper-Regulasi dan Fiksi Hukum

Indonesia memiliki masalah hiper-regulasi — jumlah peraturan sangat banyak, tumpang tindih, dan sering berubah. Dalam konteks ini, fiksi hukum "setiap orang dianggap tahu" menjadi semakin problematik:

• Ribuan peraturan pusat dan daerah — mustahil bagi siapa pun, termasuk aparat penegak hukum, untuk mengetahui seluruhnya;

• Perubahan yang cepat — peraturan sering diubah, dicabut, diganti, sehingga informasi yang "diketahui" hari ini mungkin sudah tidak berlaku besok;

• Tumpang tindih antar peraturan — terjadi konflik norma antar undang-undang, antara pusat dan daerah, yang membingungkan bahkan bagi ahli hukum sekalipun.

Tabel Ringkasan Sisi Negatif Fiksi Hukum

Penutup

Fiksi hukum adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia mutlak diperlukan agar sistem hukum dapat berfungsi — tanpa fiksi bahwa setiap orang tahu undang-undang, penegakan hukum akan lumpuh. Di sisi lain, jika digunakan tanpa kehati-hatian, fiksi hukum dapat menjadi alat legal untuk menindas yang lemah, mereka yang secara riil tidak memiliki akses terhadap hukum, dipaksa menerima konsekuensi dari "anggapan" yang tidak sesuai dengan kenyataan hidup mereka.

Kritik-kritik di atas bukan berarti fiksi hukum harus dihapuskan, melainkan mengingatkan bahwa:

1. Negara harus sungguh-sungguh melakukan penyebarluasan — bukan sekadar formalitas pengundangan;

2. Pembentuk undang-undang harus merumuskan ketentuan dengan hati-hati — agar fiksi hukum tidak menimbulkan ketidakadilan;

3. Hakim harus berani menggunakan diskresi dalam kasus-kasus di mana penerapan kaku fiksi hukum akan menghasilkan ketidakadilan yang nyata — misalnya melalui doktrin force majeure atau overmacht dalam keadaan tertentu.