FAQ Peraturan Presiden

Question 1

Apa itu Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

Accepted Answer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan ini dibuat untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, seperti Undang-Undang, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat yang diberikan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Peraturan Presiden diterbitkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Penerbitan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga yang menerbitkan adalah pemerintah pusat melalui Presiden.

Question 3

Bagaimana cara saya mencari Peraturan Presiden yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Presiden melalui berbagai sumber resmi. Cara paling umum adalah melalui situs web Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyediakan basis data peraturan perundang-undangan. Selain itu, banyak platform hukum online terpercaya yang juga menyediakan akses ke Peraturan Presiden.

Question 4

Sejak kapan Peraturan Presiden mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Presiden mulai berlaku setelah diundangkan. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam Peraturan Presiden itu sendiri. Umumnya, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden, akan berlaku setelah melewati jangka waktu tertentu sejak diundangkan, yang disebut masa 'stantum', kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan tersebut.

Question 5

Apakah ada database online untuk mengakses Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Ya, terdapat beberapa database online yang menyediakan akses ke Peraturan Presiden. Basis data ini dikelola oleh lembaga pemerintah seperti Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Anda dapat menemukan salinan resmi Peraturan Presiden di situs web mereka, yang memungkinkan pencarian berdasarkan nomor, tahun, atau kata kunci.

Question 6

Apa perbedaan utama antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan proses pembentukannya. Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara itu, Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang atau menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga kedudukannya berada di bawah Undang-Undang.

Judul	Tanggal
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Kyrgyzstan Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kyrgyz Republic On Visa Exemption For Holders of Diplomatic and Service Passports)	16 Okt 2012
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1433h/2012m	15 Okt 2012
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan	22 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri dalam Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagai Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia dalam Penanganan Gugatan Arbitrase di International Centre For Settlement of Invesment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada Pemerintah Republik Indonesia	22 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Penghasilan dan Hak-hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah	22 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protocol 3 On Unlimited Third and Fourth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-region (protokol 3 Tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan Asean) dan Protocol 4 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Between The Asean Sub-region (protokol 4 Tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas Antar Subkawasan Asean)	21 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral dan Antiretroviral	4 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2012 Tentang Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (persetujuan Kakao Internasional 2010)	3 Sep 2012
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir	16 Agt 2012
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove	16 Agt 2012

Peraturan Presiden (Perpres) dalam data

Kajian Terkait

Dua Model Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda

Implementasi Kurikulum Pengayaan SMA Unggul Garuda

Kriteria Seleksi dan Transformasi SMA Unggul Garuda

SMA Unggul Garuda untuk Mencetak SDM Unggul

Mekanisme Pelepasan Kawasan Hutan di Batam

Definisi Kunci Penataan Lahan di Kawasan Batam

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Presiden?

Pertanyaan Umum