FAQ Peraturan Presiden

Question 1

Apa itu Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

Accepted Answer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan ini dibuat untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, seperti Undang-Undang, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat yang diberikan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Peraturan Presiden diterbitkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Penerbitan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga yang menerbitkan adalah pemerintah pusat melalui Presiden.

Question 3

Bagaimana cara saya mencari Peraturan Presiden yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Presiden melalui berbagai sumber resmi. Cara paling umum adalah melalui situs web Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyediakan basis data peraturan perundang-undangan. Selain itu, banyak platform hukum online terpercaya yang juga menyediakan akses ke Peraturan Presiden.

Question 4

Sejak kapan Peraturan Presiden mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Presiden mulai berlaku setelah diundangkan. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam Peraturan Presiden itu sendiri. Umumnya, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden, akan berlaku setelah melewati jangka waktu tertentu sejak diundangkan, yang disebut masa 'stantum', kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan tersebut.

Question 5

Apakah ada database online untuk mengakses Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Ya, terdapat beberapa database online yang menyediakan akses ke Peraturan Presiden. Basis data ini dikelola oleh lembaga pemerintah seperti Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Anda dapat menemukan salinan resmi Peraturan Presiden di situs web mereka, yang memungkinkan pencarian berdasarkan nomor, tahun, atau kata kunci.

Question 6

Apa perbedaan utama antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan proses pembentukannya. Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara itu, Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang atau menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga kedudukannya berada di bawah Undang-Undang.

Judul	Tanggal
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas dan Khusus Ltigtagreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Arab Republic of Egypt On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Service and Special Passportsltigt	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Lithuania Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas Ltigtagreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Lithuania On The Exemption of Visa Requirements For Holders of Diplomatic and Service Passportsltigt	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Metro	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengusulan dan Penetapan Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Qatar Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dinas dan Khusus Ltigtagreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Qatar On Visa Exemption For Holders of Diplomatic Service and Special Passportsltigt	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Kerinci	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	1 Agt 2016
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	29 Jul 2016

Peraturan Presiden (Perpres) dalam data

Kajian Terkait

Panduan Tahapan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen

Strategi Pencegahan Anak Tidak Sekolah

Peran Pemerintah Provinsi dalam Penyuluhan Pertanian

Bagaimana ketentuan TNI yang dapat menjaga jaksa?

Dua Model Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda

Implementasi Kurikulum Pengayaan SMA Unggul Garuda

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Presiden?

Pertanyaan Umum