FAQ Peraturan Pemerintah

Question 1

Apa itu Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang yang berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang agar dapat diterapkan secara lebih rinci dan teknis di lapangan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah di Indonesia?

Accepted Answer

Di Indonesia, yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menerbitkan PP untuk menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Question 3

Bagaimana cara saya menemukan Peraturan Pemerintah yang saya cari?

Accepted Answer

Untuk menemukan Peraturan Pemerintah yang Anda cari, Anda dapat mengakses situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari lembaga pemerintah terkait. Selain itu, banyak portal berita hukum terpercaya dan database peraturan perundang-undangan yang menyediakan akses mudah untuk mencari dan mengunduh salinan resmi Peraturan Pemerintah.

Question 4

Kapan sebuah Peraturan Pemerintah mulai berlaku?

Accepted Answer

Sebuah Peraturan Pemerintah secara umum mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Agar dapat berlaku efektif, masyarakat perlu mengetahui adanya PP tersebut, yang umumnya dicapai melalui publikasi resmi.

Question 5

Apakah Peraturan Pemerintah bisa diakses secara online?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Pemerintah dapat diakses secara online. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan basis data atau portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses publik. Melalui portal-portal ini, masyarakat dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan.

Question 6

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan lembaga pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah UU dan memiliki kedudukan di bawah UU. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah UU.

Judul	Tanggal
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perseroan Terbatas Pelita Bahari	2 Feb 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 Tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (absentee) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri	2 Feb 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	31 Jan 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (persero)	31 Jan 1977
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Pergudangan	29 Des 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) "dana Reksa"	27 Des 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil	23 Des 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara dari Kota Bengkulu (kotamadya Daerah Tingkat Ii Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat Ii Bengkulu Utara	2 Okt 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 Tentang Pembentukan Kota Administratip Tasikmalaya	2 Okt 1976
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 Tentang Perpajakan dan Pungutan-pungutan Lain Atas Usaha Pertambangan Bukan Minyak dan Gas Bumi	23 Agt 1976

Peraturan Pemerintah (PP) dalam Data

Kajian Terkait

Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Oleh BUMN Ekspor dalam PP No. 24 Tahun 2026

Perubahan Ketentuan PPH Final 0,5 Persen untuk PT dan CV Setelah Terbitnya PP 20 Tahun 2026

Bagaimana Pengaturan Kripto di Indonesia di tahun 2026?

Penempatan Dana LPS dan Restrukturisasi Perbankan

Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Pemerintah?

Pertanyaan Umum