FAQ Peraturan Pemerintah

Question 1

Apa itu Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang yang berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang agar dapat diterapkan secara lebih rinci dan teknis di lapangan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah di Indonesia?

Accepted Answer

Di Indonesia, yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menerbitkan PP untuk menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Question 3

Bagaimana cara saya menemukan Peraturan Pemerintah yang saya cari?

Accepted Answer

Untuk menemukan Peraturan Pemerintah yang Anda cari, Anda dapat mengakses situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari lembaga pemerintah terkait. Selain itu, banyak portal berita hukum terpercaya dan database peraturan perundang-undangan yang menyediakan akses mudah untuk mencari dan mengunduh salinan resmi Peraturan Pemerintah.

Question 4

Kapan sebuah Peraturan Pemerintah mulai berlaku?

Accepted Answer

Sebuah Peraturan Pemerintah secara umum mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Agar dapat berlaku efektif, masyarakat perlu mengetahui adanya PP tersebut, yang umumnya dicapai melalui publikasi resmi.

Question 5

Apakah Peraturan Pemerintah bisa diakses secara online?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Pemerintah dapat diakses secara online. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan basis data atau portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses publik. Melalui portal-portal ini, masyarakat dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan.

Question 6

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan lembaga pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah UU dan memiliki kedudukan di bawah UU. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah UU.

Judul	Tanggal
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1952 Tentang Perubahan Rayon Kemahalan	30 Apr 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 Tentang Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1951 (lembaran-negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1951)	15 Apr 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1952 Tentang Peraturan yang Mengatur Penggantian Biaya Perjalanan dan Biaya Penginapan dalam Negeri yang Harus Dikeluarkan Oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Para Menteri	29 Mar 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Mengubah "algemene Bepalingen Ter Uitvoering Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (internationale Postverordening 1948, Staatsblad 1949 No. 76)	4 Mar 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-piatu Pegawai Negeri Sipil	23 Feb 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1952 tentang Penetapan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nr 17 Tahun 1952, Mengenai Mobil Untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	22 Feb 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1952 tentang Mobil Untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia	22 Feb 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1952 Tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian-kementerian Republik Indonesia	22 Feb 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi-propinsi di Jawa dan Sumatera dan Kepada Daerah Istimewa Yogyakarta	20 Feb 1952
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil	20 Feb 1952

Peraturan Pemerintah (PP) dalam Data

Kajian Terkait

Bagaimana Pengaturan Kripto di Indonesia di tahun 2026?

Penempatan Dana LPS dan Restrukturisasi Perbankan

Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara

Dampak Perubahan Kebijakan Ekspor-Impor PP 3/2026

Kewajiban Pelaku Usaha Distribusi PP 3/2026

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Pemerintah?

Pertanyaan Umum