FAQ Peraturan Pemerintah

Question 1

Apa itu Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang yang berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang agar dapat diterapkan secara lebih rinci dan teknis di lapangan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah di Indonesia?

Accepted Answer

Di Indonesia, yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menerbitkan PP untuk menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Question 3

Bagaimana cara saya menemukan Peraturan Pemerintah yang saya cari?

Accepted Answer

Untuk menemukan Peraturan Pemerintah yang Anda cari, Anda dapat mengakses situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari lembaga pemerintah terkait. Selain itu, banyak portal berita hukum terpercaya dan database peraturan perundang-undangan yang menyediakan akses mudah untuk mencari dan mengunduh salinan resmi Peraturan Pemerintah.

Question 4

Kapan sebuah Peraturan Pemerintah mulai berlaku?

Accepted Answer

Sebuah Peraturan Pemerintah secara umum mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Agar dapat berlaku efektif, masyarakat perlu mengetahui adanya PP tersebut, yang umumnya dicapai melalui publikasi resmi.

Question 5

Apakah Peraturan Pemerintah bisa diakses secara online?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Pemerintah dapat diakses secara online. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan basis data atau portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses publik. Melalui portal-portal ini, masyarakat dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan.

Question 6

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan lembaga pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah UU dan memiliki kedudukan di bawah UU. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah UU.

Judul	Tanggal
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 8(delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Kupang, Alor, Manggarai, dan Sumba Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur	29 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan Dan Perkantoran Indonesia	28 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Ri ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (persero) Angkasa Pura I	28 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat Ii	19 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 27 (duapuluh Tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Lebak, Pandeglang, Ciamis, Sukabumi, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Tasikmalaya, Bogor, Garut, Subang, Karawang, Bandung,tangerang, Cianjur, Serang dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Bogor dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat	14 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 Tentang Penambahan Modal Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Industri Pesawat Terbang Nusantara	4 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Penambahan Penyertaan Negara Ri ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt. Pindad	2 Agt 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/kepala Daerah/wakil Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah 16-1993	26 Jul 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat Ii Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi	23 Jul 1992
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan Soibada di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Manatuto dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur	23 Jul 1992

Peraturan Pemerintah (PP) dalam Data

Kajian Terkait

Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis Oleh BUMN Ekspor dalam PP No. 24 Tahun 2026

Perubahan Ketentuan PPH Final 0,5 Persen untuk PT dan CV Setelah Terbitnya PP 20 Tahun 2026

Bagaimana Pengaturan Kripto di Indonesia di tahun 2026?

Penempatan Dana LPS dan Restrukturisasi Perbankan

Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Pemerintah?

Pertanyaan Umum