FAQ Peraturan Pemerintah

Question 1

Apa itu Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang yang berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, PP ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam sebuah Undang-Undang agar dapat diterapkan secara lebih rinci dan teknis di lapangan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Pemerintah di Indonesia?

Accepted Answer

Di Indonesia, yang berwenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Presiden menerbitkan PP untuk menjabarkan lebih lanjut Undang-Undang yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Question 3

Bagaimana cara saya menemukan Peraturan Pemerintah yang saya cari?

Accepted Answer

Untuk menemukan Peraturan Pemerintah yang Anda cari, Anda dapat mengakses situs web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dari lembaga pemerintah terkait. Selain itu, banyak portal berita hukum terpercaya dan database peraturan perundang-undangan yang menyediakan akses mudah untuk mencari dan mengunduh salinan resmi Peraturan Pemerintah.

Question 4

Kapan sebuah Peraturan Pemerintah mulai berlaku?

Accepted Answer

Sebuah Peraturan Pemerintah secara umum mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah itu sendiri. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam lembaran negara atau tambahan lembaran negara. Agar dapat berlaku efektif, masyarakat perlu mengetahui adanya PP tersebut, yang umumnya dicapai melalui publikasi resmi.

Question 5

Apakah Peraturan Pemerintah bisa diakses secara online?

Accepted Answer

Ya, Peraturan Pemerintah dapat diakses secara online. Sebagian besar lembaga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyediakan basis data atau portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang dapat diakses publik. Melalui portal-portal ini, masyarakat dapat mencari, membaca, dan mengunduh berbagai Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan.

Question 6

Apa perbedaan mendasar antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan lembaga pembentuknya. Undang-Undang (UU) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan perintah UU dan memiliki kedudukan di bawah UU. PP berfungsi sebagai peraturan pelaksana teknis dari sebuah UU.

Judul	Tanggal
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 45 dari Hal Pemberian Pangkat Militer Kepada Hakim dan Lain-lain yang Bukan Opsir Tentara	11 Des 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1948 Tentang Pengadilan Tentara. Susunan dan Kekuasaan. Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 37 dari Hal Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/kejaksaan Tentara	10 Des 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1948 Tentang Mendirikan Sekolah Tinggi Hukum	8 Des 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1948 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Sumatera	6 Des 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Lapang Pekerjaan Kementerian Kesehatan	4 Des 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1948 Tentang Kekuasaan Komandan Sub Territorium dan Kepala Daerah Karesidenan Daerah Istimewa	26 Nov 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1948 Tentang Perubahan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1948 Tentang Larangan Penimbunan Barang Penting.	18 Nov 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1948 dari Hal Pemberian Kemungkinan Kepada Pedagang untuk Menyimpan Jagung, Gaplek dan Lain Sebagainya	18 Nov 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1948 Tentang Mengatur Hal Permohonan Grasi dengan Menarik Kembali Segala Peraturan Mengenai Soal Ini yang Sampai Kini Berlaku	15 Nov 1948
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1948 Tentang Mengadakan Perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1948 dari Hal Surat Tanda Hutang Negara	13 Nov 1948

Peraturan Pemerintah (PP) dalam Data

Kajian Terkait

Bagaimana Pengaturan Kripto di Indonesia di tahun 2026?

Penempatan Dana LPS dan Restrukturisasi Perbankan

Perubahan Mekanisme Pengurusan Piutang Negara

Dampak Perubahan Kebijakan Ekspor-Impor PP 3/2026

Kewajiban Pelaku Usaha Distribusi PP 3/2026

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Pemerintah?

Pertanyaan Umum