FAQ Peraturan Presiden

Question 1

Apa itu Peraturan Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011?

Accepted Answer

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Peraturan ini dibuat untuk menjalankan perintah dari peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi, seperti Undang-Undang, atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan sesuai dengan amanat yang diberikan.

Question 2

Siapa yang berwenang menerbitkan Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Peraturan Presiden diterbitkan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Penerbitan ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam kerangka hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lembaga yang menerbitkan adalah pemerintah pusat melalui Presiden.

Question 3

Bagaimana cara saya mencari Peraturan Presiden yang saya butuhkan?

Accepted Answer

Anda dapat mencari Peraturan Presiden melalui berbagai sumber resmi. Cara paling umum adalah melalui situs web Sekretariat Negara atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyediakan basis data peraturan perundang-undangan. Selain itu, banyak platform hukum online terpercaya yang juga menyediakan akses ke Peraturan Presiden.

Question 4

Sejak kapan Peraturan Presiden mulai berlaku?

Accepted Answer

Peraturan Presiden mulai berlaku setelah diundangkan. Tanggal pengundangan biasanya tercantum dalam Peraturan Presiden itu sendiri. Umumnya, peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden, akan berlaku setelah melewati jangka waktu tertentu sejak diundangkan, yang disebut masa 'stantum', kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan tersebut.

Question 5

Apakah ada database online untuk mengakses Peraturan Presiden?

Accepted Answer

Ya, terdapat beberapa database online yang menyediakan akses ke Peraturan Presiden. Basis data ini dikelola oleh lembaga pemerintah seperti Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum dan HAM. Anda dapat menemukan salinan resmi Peraturan Presiden di situs web mereka, yang memungkinkan pencarian berdasarkan nomor, tahun, atau kata kunci.

Question 6

Apa perbedaan utama antara Peraturan Presiden dan Undang-Undang?

Accepted Answer

Perbedaan mendasar terletak pada hierarki dan proses pembentukannya. Undang-Undang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden dan memiliki kedudukan lebih tinggi. Sementara itu, Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang atau menjalankan kekuasaan pemerintahan, sehingga kedudukannya berada di bawah Undang-Undang.

Judul	Tanggal
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan	31 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	31 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2015 Tentang Pengiriman Misi Pemeliharaan Perdamaian	23 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat	22 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2015 Tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan, dan Ketahanan Pangan (coral Triangle Initiative On Coral Reefs, Fisheries and Food Security) Indonesia	22 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Jaminan Pemerintah Pusat Atas Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara	15 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama	15 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	9 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Deputi, Staf Khusus, dan Tenaga Profesional Pada Kantor Staf Presiden	8 Jul 2015
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Persetujuan Kerangka Kerja Perdagangan dan Penanaman Modal Antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Nasional Republik Uni Myanmar (framework Agreement On Trade and Investment Between The Ministry of Trade of The Republic of Indonesia and The Ministry of National Planning and Economic Development of The Republic of The Union of Myanmar)	6 Jul 2015

Peraturan Presiden (Perpres) dalam data

Kajian Terkait

Panduan Tahapan Penyediaan Infrastruktur Pascapanen

Strategi Pencegahan Anak Tidak Sekolah

Peran Pemerintah Provinsi dalam Penyuluhan Pertanian

Bagaimana ketentuan TNI yang dapat menjaga jaksa?

Dua Model Penyelenggaraan SMA Unggul Garuda

Implementasi Kurikulum Pengayaan SMA Unggul Garuda

Peraturan Terbaru

Butuh bantuan memahami Peraturan Presiden?

Pertanyaan Umum